Home » NASIONAL » SIAPAKAH DJAROT ?

SIAPAKAH DJAROT ?

LAJUBERITA – Djarot Saiful Hidayat adalah pemimpin dengan rekam jejak kebijakan yang konsisten berpihak kepada warga kecil. Djarot mengedepankan komunikasi dan pendekatan turun langsung untuk menciptakan inovasi kebijakan bagi warga Jakarta.

Djarot, Pemimpin Berhati Rakyat

Keberhasilannya menata pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar, Jawa Timur serta pengalaman memimpin sebuah kota sebagai Wali Kota Blitar selama dua periode, 2000-2010, menjadi alasan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab disapa Ahok, melirik Drs. Djarot Saiful Hidayat, MSi untuk dijadikaDjarotn sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Melihat kesantunannya dalam bersikap, bertindak dan berbicara serta memiliki pendekatan dari hati ke hati terhadap pegawai negeri sipil termasuk masyarakat, Ahok yakin Djarot mampu menjadi penyeimbangnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, yang juga menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, ketika Ahok merencanakan untuk maju kembali sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022, sejak awal ia menginginkan Djarot menjadi pasangannya. Akhirnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengabulkan keinginan Ahok karena melihat kinerja Ahok-Djarot cukup mumpuni dalam membangun Jakarta ke arah yang lebih baik, serta mendengarkan juga suara warga Jakarta yang sangat menginginkan duet Ahok-Djarot memimpin kembali.

Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, bukan hanya menjalankan tugas untuk berjuang bagi rakyat kecil, Djarot juga berkeinginan menjadikan Jakarta provinsi yang tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan juga kader Partai PDI-Perjuangan, Djarot menerapkan Dasa Prasetia sebagai tujuan yang telah ditetapkan oleh partai.

Siapa Djarot Saiful Hidayat

Djarot Saiful Hidayat, putra keempat dari keluarga Mochammad Tojib, seorang pensiunan militer dari detasemen perhubungan. Ketika baru lahir, ayahnya memberi dia nama Saiful Hidayat, tanpa Djarot. Nama depan Djarot itu ditambahkan kemudian, dari panggilan seorang tukang tempe langganan sang ibu. Kebetulan, ketika kecil dia sering diasuh penjual tempe langganan ibunya itu. Karena ketika kecil dia sering sakit-sakitan, pengasuhnya yang penjual tempe itu suka memanggilnya Djarot. Kepercayaan masyarakat kala itu, anak yang sering sakit-sakitan perlu ganti atau tambah nama.

2

Akibatnya, panggilan Djarot itu menjadi melekat dan akrab di tengah keluarga. Hal ini membuat orangtuanya menambahkan nama Djarot didepan namanya. Akhirnya, namanya menjadi Djarot Saiful Hidayat. Menurut orang tuanya, nama panjangnya itu (Djarot Saiful Hidayat) mempunyai makna tersendiri yaitu yang berarti laki-laki (Djarot) pembawa pedang (Saiful) yang diberikan petunjuk dan kemuliaan (Hidayat). Dengan tambahan nama Djarot itu, ibunya, Alifah, menyisipkan doa kiranya si bocah yang sempat sakit-sakitan itu kelak akan menjadi anak laki-laki yang akan bisa memimpin dan memberikan petunjuk maupun teladan.

Djarot diasuh dalam lingkungan keluarga yang sudah terbiasa bekerja keras. Pekerjaan apapun dilakukan, mulai dari bertani, berternak dan berjualan di pasar, yang penting halal, dan pendidikan tidak terputus. Dia bercerita, sewaktu kecil, ibunya mendirikan toko kelontong di rumahnya untuk membantu menghidupi kebutuhan keluarga, karena gaji ayahnya sebagai tentara tak seberapa. Dia pun bersama enam saudaranya bergantian menjaga toko kelontong ibunya itu.

“Bapak saya tentara, anaknya ada tujuh orang. Sewaktu kecil, ibu mendirikan toko kelontong untuk membantu perekonomian keluarga. Jaganya gantian. Karena saya sering jaga, jadi saya tahu harga gula dan beras. Saya tahu kualitas dan jenisnya. Alhamdulilah, bisa menghidupi sekolah anak-anaknya, bisa sampai sarjana,” ceritanya. Berkat kerja keras orang tuanya, Djarot dapat mengenyam pendidikan tinggi hingga Djarot berhasil menjadi seorang yang sukses. Perjalanan karir Djarot mengantarnya hingga menjadi Walikota Blitar. Dalam pemilihan oleh DPRD Kota Blitar tahun 2000, Djarot terpilih menjadi Wali Kota Blitar ke-21 periode 2000-2005. Dalam Pilkada berikutnya, Djarot dipercaya rakyat Blitar kembali menjabat Walikota untuk periode kedua (2015 – 3 Agustus 2010).

Dalam Pemilu 2014, Djarot terpilih menjadi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (2014-2019). Namun pada Desember 2014, jabatan Anggota DPR RI tersebut dilepaskannya setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang baru saja dilantik menggantikan Presiden RI Jokowi, memilih dan melantiknya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, 17 Desember 2014 – 20 Oktober 2017, menggantikan posisi Ahok sendiri.

Jadikan Kota Blitar, Kota Maju

Selama menjadi Wali Kota Blitar, Djarot berhasil menata ribuan pedagang kaki lima yang dulunya kumuh di kompleks alun-alun menjadi tertata rapi. Tidak hanya itu, mantan anggota DPR RI (1 Oktober 2014-12 Desember 2014) juga membatasi mall. Djarot mempunyai visi dan misi yang sama dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, yakni lebih memilih menata pasar tradisional dan PKL dengan konsep yang matang dan berpihak pada rakyat kecil dibanding mengizinkan berdirinya pusat perbelanjaan yang justru meminggirkan kaum rakyat kecil. Dengan keberhasilannya tersebut, tak heran jika Djarot dijuluki sebagai pakar pasar tradisional. Kebijakannya tersebut berhasil mendongkrak perekonomian di Blitar.

Salah satu inovasi kebijakan lain dari Djarot selama menjabat sebagai Walikota Blitar adalah mengeluarkan kebijakan renovasi rumah tidak layak huni dengan menyediakan dana hibah. Pemerintah Kota Blitar mengucurkan uang insentif untuk memperbaiki rumah warga yang tak layak huni senilai Rp 4,5 – 7 juta per rumah. Dengan kebijakan ini, Djarot juga berhasil membangkitkan kembali semangat bergotong-royong di tengah masyarakat. Masyarakat bergotong-royong merenovasi rumah-rumah reyot yang ada di sekitarnya. Sampai akhir jabatannya, lebih 2.000 rumah reyot telah direnovasi di beberapa kelurahan dan desa.

Selama menjabat Wali Kota, Djarot berhasil mengubah Blitar yang tadinya hanya sebuah kota kecil dan miskin menjadi daerah terkaya nomor 2 di Jawa Timur. Kerja kerasnya melayani warga dan membangun Kota Blitar telah membuat Ia meraih berbagai penghargaan. Di antaranya, Penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah pada tahun 2008, serta selama tiga tahun berturut-turut meraih Piala Adipura dengan kategori Kota Terbersih. Kemudian ia juga mendapatkan Penghargaan Upakarti (2007), Peringkat Pertama penerapan E-Government di Jawa Timur (22 Maret 2010), dan Penghargaan atas terobosan inovasi daerah se-Provinsi Jawa Timur (30 April 2008).

Wali Kota Yang Suka Blusukan

Sebagai Wali Kota Blitar ke-21, Djarot sudah menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada rakyat miskin. Bahkan dari apa yang dilakukannya membuktikan bahwa Djarot tak sekadar peduli dan berpihak, melainkan memang dia menyelami hati nurani rakyat jelata. Sejak hari-hari awal menjabat walikota, Djarot sudah suka blusukan dengan naik sepeda dan sepeda motor Yamaha Scorpio Merah. Tanpa memakai baju kebesaran pejabat, hanya pakai kaos oblong, ia mengitari berbagai tempat di Blitar, menyapa dan mendengar aspirasi rakyat tanpa protokoler dan tanpa (mengundang) liputan pers.3

Selama 10 tahun memimpin Blitar banyak langkah berani dan inovatif yang dilakukannya. Seperti saat baru dilantik, ia menolak mobil dinas baru. Dia memilih memakai mobil bekas walikota pendahulunya, Toyota Crown. Hingga dua periode (10 tahun) menjabat walikota, dia tetap mempertahankan Toyota Crown tersebut.

Ada dua hal yang ingin Ia ajarkan dengan tak meminta mobil dinas baru. Pertama, untuk penghematan anggaran. Menurutnya, mobil dinas itu masih layak, tak perlu diganti hanya karena pejabatnya berganti. Selain itu, kalau mobil dinas walikota diganti pasti ketua DPRD, ketua fraksi, dan staf di balaikota semuanya meminta ganti. Walaupun sebenarnya penggantian mobil itu sudah dianggarkan, tapi Djarot tetap menolak karena menganggap hal itu pemborosan.

Kedua, Ia ingin memberikan contoh atau teladan, bahwa menjadi pejabat itu tidak boleh semena-mena menggunakan anggaran daerah yang berasal dari uang rakyat. Anggaran daerah harus dikembalikan kepada rakyat dengan cara membangun kota sebaik mungkin dan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Lebih menariknya lagi adalah saat baru menjabat Wali Kota, Djarot baru saja melepas masa lajangnya. Saat itu pasangan suami-istri tersebut tidak memiliki aset tanah ataupun rumah pribadi di Blitar selain rumah dinas yang disediakan Pemkot. Prihatin melihat kenyataan itu, salah seorang stafnya di Pemkot datang menghadap dan menawarkan sebidang tanah untuk diambil secara gratis bagi walikota baru. Tanah tersebut cukup luas, berkisar hektaran, dan terletak di kawasan strategis. Disebut, tanah itu tidak terdata di aset Pemkot dan bisa dimiliki 100 persen atas nama pribadi. Tanah gendom yang statusnya aman untuk dikuasai secara pribadi, tapi Djarot dengan tegas menolaknya. Bahkan dia meminta stafnya untuk mendata semua aset pemerintah dan tanah gendom masuk dalam aset Pemkot, sehingga tanah-tanah tak bertuan itu menjadi terdata sebagai aset Pemkot Blitar.

Sebagai Wakil Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melantik Djarot Saiful Hidayat menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 17 Desember 2014 di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Setelah dilantik, kesederhanaan seorang Djarot tidak berubah. Djarot meminta disediakan lima sepeda motor untuk digunakan blusukan. Satu sepeda motor itu ditempatkan di rumahnya. Sisanya ditaruh di lokasi-lokasi blusukannya. “Saya sengaja memesan lima unit sepeda motor untuk digunakan blusukan. Karena perjalanan menggunakan sepeda motor mampu menghemat waktu, lebih gesit. Sepeda motor memiliki daya jangkau yang lebih luas ketimbang mobil. Saya bisa masuk ke gang di kampung-kampung,” ujar Djarot.

GUBERNUR DAN WAGUB DKI PENUHI PANGGILAN MENDAGRI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usai memenuhi panggilan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3). Pertemuan tersebut untuk membahas permasalahan kisruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. MI/ARYA MANGGALA

Blusukan tetap menjadi bagian dari rutinitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI. Dalam setiap kesempatannya blusukan ke pemukiman padat penduduk, Djarot tak segan-segan duduk bersama dengan warga. Ia akan makan bersama dengan makanan dan minuman yang sama dengan warga.
Ia dengan tenang mendengarkan segala keluh kesah warga lalu memberikan jawaban dengan bijak terhadap kritikan, keluhan dan aspirasi warga untuk Pemprov DKI Jakarta.

“Ya dengan bincang-bincang bareng sama warga kan saya jadi tahu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah warga. Lalu bisa kita kasih solusinya langsung. Warga enggak perlu nunggu lama-lama. Misalnya, aliran air bersih nggak ada, kita minta PAM Jaya untuk membereskannya. Ada pungli, kita minta instansi terkait membereskannya. Jadi langsung kan. Juga kita dapat masukan yang baik dari warga,” jelas Djarot.

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional untuk Jakarta
Pengalamannya menata pasar di Blitar ia bawa ke Jakarta untuk menata keberadaan minimarket yang telah menghimpit pedagang kelontong kecil dan pasar tradisional di Jakarta. Selang satu hari setelah dilantik, Djarot mengatakan keinginannya untuk mengevaluasi keberadaan minimarket di Ibu Kota. Setiap minimarket di kelurahan dan kecamatan harus dikontrol. Menurutnya, minimarket tidak bisa dibiarkan tumbuh berkembang pesat.

“Tidak boleh ada pembiaran. Sebab bila terjadi pembiaran, pasar tradisional akan mati. Pengusaha minimarket wajib menampung produk usaha menengah, kecil dan mikro. Tidak boleh mau kaya sendiri tanpa melihat warga sekitar,” tegas Djarot. Djarot menyatakan akan fokus pada pasar tradisional dan perkampungan kumuh, termasuk pembatasan minimarket. Menurutnya, jumlah mini market di Jakarta sudah melebihi batas dan berpotensi mematikan pedagang kecil.

Pasar tradisional yang becek dan bau karena dipenuhi sampah, disaksikan Djarot ketika blusukan ke Pasar Jaya Kedoya. Dia pun meminta sampah-sampah yang ada untuk segera diangkat, serta memberi tenggat waktu membersihkan pasar secara keseluruhan. Sehubungan dengan kebersihan pasar tradisional, Djarot menyampaikan keinginannya untuk menjadikan pasar tradisional sebagai pusat pengolahan kompos, contohnya di Pasar Kramat Jati yang 80% sampahnya merupakan sampah organik. Ketika blusukan di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu, 4 Februari 2015, Djarot meminta Perusahaan Daerah Pasar Jaya mengubah Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, menjadi pasar wisata. “Jadi pasar wisata belanja sayur-mayur dan buah-buahan segar,” katanya.

Saat ini, Djarot kembali mendampingi Ahok maju sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Karakter Djarot menjadikan pasangan ini saling melengkapi. Rekam jejak pasangan ini juga sudah teruji selama dua tahun dan terbukti mampu melakukan terobosan-terobosan nyata. Terobosan-terobosan yang bukan hanya mampu mengubah wajah Jakarta, tetapi juga mengubah standar kepemimpinan di Indonesia.

Bagaimana Pendapat Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*